Presiden Prabowo Subianto Pimpin Rapat Terbatas Bahas Strategi terbatas Target 3 Juta Rumah

Radar Bhayangkara Indonesia | Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas pada hari Rabu (tanggal spesifik) di Istana Negara untuk membahas strategi mencapai target pembangunan 3 juta rumah pada tahun 2025. Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Perumahan Ara Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPKP Ateh, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu.

Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan pentingnya percepatan sektor perumahan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyediakan perumahan yang layak bagi, khususnya kelompok masyarakat menengah ke bawah. Pemerintah juga menyampaikan dukungan penuh melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang mencapai total Rp 40,27 triliun.

Berikut rincian dukungan APBN untuk sektor perumahan:

1. Alokasi Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Rp 5,27 triliun.
2. Pembiayaan Perumahan: Total Rp 35 triliun, dengan rincian:
   • Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP): Rp 28,2 triliun untuk pembangunan 220.000 unit rumah.
   • Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM): Rp 0,98 triliun untuk 240.000 unit rumah.
   • Subsidi Selisih Bunga (SSB): Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit rumah.
   • Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit rumah.

Menteri Perumahan Ara Sirait menjelaskan bahwa kerja sama lintas kementerian dan lembaga, termasuk dukungan dari sektor perbankan seperti BTN, menjadi kunci keberhasilan program ini. “Kami berkomitmen mempercepat realisasi pembangunan perumahan guna memenuhi target dan memberikan perumahan yang layak bagi rakyat Indonesia,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga meminta pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran. Kepala BPKP Ateh menyatakan kesiapan lembaganya untuk melakukan pengawasan dan audit atas pelaksanaan program.

Melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, diharapkan target pembangunan 3 juta rumah dapat tercapai sesuai rencana, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.red