Kakanwil Ditjenpas Sumut Dampingi Wamenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Tinjau Lapas Kelas IIA Pematang Siantar
RADAR-BI | Pematang Siantar –Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno, mendampingi Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Otto Hasibuan, dalam kunjungan kerjanya ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pematang Siantar pada Senin (07/07).
Kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan, serta memberikan motivasi langsung kepada jajaran petugas Pemasyarakatan di wilayah Sumatera Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Otto Hasibuan didampingi oleh Kakanwil Ditjenpas Sumatera Utara Yudi Suseno, Kalapas Pematang Siantar, Davy Bartian dan jajaran meninjau langsung area layanan publik, dapur sehat Lapas Pematang Siantar blok perumahan warga binaan, serta berbagai kegiatan pelatihan kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Pematang Siantar. Adapun kegiatan kemandirian yang ditinjau meliputi, budidaya ikan, kerajinan tangan, dan pertanian hidroponik yang dikelola oleh warga binaan.
“Saya mengapresiasi inovasi dan pelatihan kemandirian yang telah dilakukan Lapas Kelas IIA Pematang Siantar. Produk-produk yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi bekal berharga bagi warga binaan saat mereka bebas nanti. Pemasyarakatan bukan hanya soal keamanan dan pengawasan, tapi menciptakan harapan, keadilan restoratif, dan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat,” tegas Otto Hasibuan saat memberikan arahannya kepada jajaran petugas Pemasyarakatan.
Wakil Menteri Koordinator juga mengingatkan pentingnya peningkatan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba di dalam lapas, serta memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menciptakan lapas yang aman, bersih, dan bebas narkoba.
Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara, Yudi Suseno, menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan dan Arah Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI tersebut.Red
