Menteri Suharso Tekankan Peran Brimob dalam Agenda Kebijakan Nasional
Radar Bhayangkara Indonesia.com Kondisi aman dan ketertiban masyarakat merupakan pra-syarat atau enabler keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan nasional dan kegiatan masyarakat untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara.
Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa saat memberikan pidato dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakernis) Brimob, Jumat (11/3/2022).
Dalam pidatonya, Menteri memaparkan sejumlah informasi terkait agenda kebijakan nasional yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
Pertama, tentang Pemindahan dan Pembangunan IKN yang menjadi kebijakan negara dan sudah ditetapkan menjadi UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dengan nama Ibu Kota Nusantara.
“Kita telah memperhitungkan bahwa pemindahan IKN akan menciptakan perspektif geostrategik baru dan oleh karenanya, sistem pertahanan dan keamanan di IKN didesain untuk mencegah, menangkal, menyangkal, dan menghancurkan ancaman pertahanan dan gangguan keamanan baik melalui wahana darat, laut, udara dan siber,” ujar Menteri.
“Sebagai bagian yang penting dari sistem pertahanan dan keamanan, Brimob yang profesional dan modern, selain dilengkapi dengan Alpalkam modern juga akan bertempat di beberapa spot strategis IKN,” lanjutnya.
Menteri menambahkan, untuk pengamanan pembangunan IKN, Brimob sangat diharapkan dapat mengawal dan melaksanakan pengamanan baik di lokasi IKN maupun di sepanjang jalur logistik.
Agenda kebijakan nasional kedua yang Menteri jelaskan adalah Presidensi Indonesia dalam G20 yang akan digelar di beberapa kota seperti Belitung, Yogyakarta, Bali dan Labuhan Bajo. Event ini akan akan dihadiri oleh peserta dan tamu dari dalam dan luar negeri.
“Saya yakin dalam pelaksanaan Presidensi G20, Brimob juga akan menjadi garda depan dalam pengamanan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Presidensi G20,” ujar menteri.
Disamping itu, Menteri berharap pada tahun 2022 Brimob sudah mulai mempersiapkan upaya pengamanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD termasuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024.
“Potensi ancaman berupa teror, tindak pidana, konflik sosial serta kerusahan perlu dihadapi dengan meningkatkan Alpalkam modern sehingga Brimob nantinya mampu mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang ada pada tiap pentahapan pemilu,” pungkasnya.
Sumber : B.w
Penulis : H.R
