Kabid Kesbangpol Provsu, Harry : “FGD di Kabupaten Paluta: Upaya Bersama Turunkan Inflasi dan Tingkatkan Ketahanan Ekonomi”
Paluta | Radar Bhayangkara Indonesia,
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Provsu) melalui Badan Kesbangpol Provsu mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama” di Aula Hotel Mitra Indah, Kabupaten Paluta, Selasa (9/7). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Paluta, Arfan Siagian, yang menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Kesbangpol Provsu.
“Kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk mencari solusi dalam menurunkan tingkat inflasi di daerah, terutama dengan adanya para narasumber dari berbagai bidang seperti akademisi, BPS Paluta, dan Bagian Ekonomi Paluta. Ini adalah langkah penting untuk menyamakan persepsi kita dalam menangani inflasi di Kabupaten Paluta,” ujar Arfan.
Selanjutnya, narasumber dari BPS Paluta, Statistik Ahli Muda BPS, menjelaskan pentingnya transformasi teknologi dalam mendukung ketahanan ekonomi Kabupaten Paluta yang inklusif. Menurutnya, hal ini membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan infrastruktur yang mendukung. Teknologi yang berkembang sangat cepat dan dinamis harus dikejar dengan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia.
Dr. Bakhrul Khair Amal, akademisi dari Universitas Negeri Medan (Unimed), menekankan bahwa mengukur inflasi adalah salah satu alat ukur dalam evaluasi kinerja Penjabat (Pj) Bupati. “Pertemuan ini diadakan untuk menyamakan persepsi dalam ketahanan perspektif ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Ini adalah langkah objektif untuk mengatasi inflasi, devaluasi, dan deflasi di Kabupaten Paluta, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, narasumber bagian Ekonomi Setdakab Paluta menjelaskan bahwa peningkatan ekonomi domestik adalah salah satu syarat untuk berhasil menghadapi inflasi global. “Cara meningkatkan ekonomi domestik adalah dengan mendongkrak daya beli masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat juga harus ditingkatkan. Dampak dari inflasi global saat ini adalah kenaikan harga-harga, terutama komoditas dan minyak dunia, yang menyebabkan nilai tukar rupiah terpengaruh,” jelasnya.
Selain itu, kebijakan memperlancar impor pangan juga bisa dilakukan untuk menyiasati inflasi global. Langkah tersebut memerlukan keterlibatan pemerintahan daerah untuk mengetahui kebutuhan masing-masing wilayah. Walaupun inflasi adalah tugas pemerintah pusat, kebutuhan pangan setiap daerah berbeda-beda, sehingga pemerintah daerah harus dilibatkan agar tidak semua tanggung jawab berada di pemerintah pusat.
Kegiatan FGD ini diakhiri dengan foto bersama antara Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas Kesbangpol Provsu, Bapak Harry, SSTP., M.Sc., dan peserta FGD di Kabupaten Paluta.
