Sekum MUI Sumsel: “Politik Identitas Bisa Memecah Belah Bangsa”
Palembang, | Radar Bhayangkara Indonesia
Polda Sumsel menggelar Pembukaan Anev Program Kerja Direktorat Intelkam ( Dit Intelkam) Polda Sumsel tahun 2023 dengan tema “Bersama Kita Siap Mereduksi Segala Bentuk Potensi Gangguan Untuk Kesuksesan Pemilu Tahun 2024″ pada hari Kamis (16/3/2023) sekira pukul 07.30 WIB pagi.Bertempat di Ballroom Hotel Emilia Palembang, Kegiatan ini di hadir oleh Direktur Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Iskandar F Sutisna SIK MSi yang di wakili oleh Wadir Intelkam Polda Sumsel AKBP Dwi Mulyanto SIK SH MSi, dan selalu narasumber dari MUI Sumsel KH Ayik Farid Alaydrus selaku Sekretaris Umum MUI Sumsel.
Tampak hadir juga dalam kegiatan tersebut seluruh Kasubdit Dit Intelkam Polda Sumsel dan sebanyak 40 personil Dit Intelkam Polda Sumsel
Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Ballroom Hotel Emilia Palembang, Bapak Wadir Intelkam menghadiri Pembukaan Anev Program Kerja Ditintelkam Polda Sumsel TA. 2023 dengan tema “Bersama Kita Siap Mereduksi Segala Bentuk Potensi Gangguan Untuk Kesuksesan Pemilu Tahun 2024″.
Anev program kerja ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi personil Dit intelkam Polda sumsel dalam melakukan kegiatan operasional intelijen dan administrasi laporan intelijen.
KH Ayik Farid Alaydrus selaku narasumber kegiatan tersebut menyampaikan beberapa materi, tentang antisipasi isu SARA dan politik identitas untuk terciptanya kondusifitas Pemilu dan Pilpres 2024.
“Kita berkaca di tahun-tahun politik sebelumnya, tentang bahayanya politik identitas bagi Indonesia, terutama menjelang pesta demokrasi Pilkada serentak 2024,” ujarnya.”Politik identitas dapat menggiring opini publik, bahwa orang yang tidak beridentitas sama dengan mereka tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Ini tentu saja menyebabkan kaum minoritas akan kehilangan hak yang sama dalam pemerintahan negara, khususnya dalam ranah pemilu maupun pemilihan,” jelasnya.Masih menurut KH Ayik Farid Alaydrus, politik identitas menjadi berbahaya jika disalahgunakan untuk instrumen politik kebencian, guna memunculkan potensi polarisasi di masyarakat.
“Seharusnya politik identitas itu harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, bukan malah menjadi instrumen politik untuk memecah belah,” terang Ayik.
“Komitmen kebangsaan dan semangat moderasi beragama dari seluruh elemen masyarakat Indonesia memang merupakan hal yang sangat penting untuk terus dijaga,” pintanya.
“Komitmen bersama inilah yang nantinya akan mampu melawan adanya praktik politik identitas yang sangat merusak pesta demokrasi pada gelaran Pemilu 2024 mendatang,” pungasnya.
